peta sebaran kegiatan DD Desa Bhuana Jaya dari tahun 2015 s/d 2018

ASAL-USUL/SEJARAH DESA BHUANA JAYA

Kepala Desa pertama Hingga Sekarang.
A.1.1. Asal usul Desa /Legenda Desa

Desa Bhuana Jaya yang sering disebut Separi III merupakan desa bentukan dari Departemen Trasmigrasi era tahun delapan puluhan yang kala itu merupakan UPT.SP2 Separi . Kata Separi sendiri merupakan desa adat yang sudah ada sebelum Bhuana Jaya terbentuk , boleh dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya asal muasalnya adalah perkembangan wilayah Separi yang sekitar tahun 1981dengan diserah terimakannya UPT tersebut oleh Departemen Transmigrasi Kepada Pemerintah daerah sehingga menjadi desa Definitif dengan nama Bhuana Jaya.

Desa Bhuana Jaya, yang merupakan Desa bentukan tentunya latar belakang sosial budayanya beragam yang mayoritas merupakan etnis jawa (70 % ), Sunda ( 20 % ) dan 10 % merupakan penduduk local ( Kutai, Dayak dan Banjar ). Dengan keanekaragaman etnis tersebut menjadikan Desa yang kaya akan budaya yang selalu menjunjung tinggi nilai- nilai kebinekaan yang bersatu untuk mencapai tujuan dan kejayaan bersama.

Desa dengan luas wilayah kurang lebih 4.957 Ha. Terdiri empat (4) Dusun dan 23 RT Yang berbatasan dengan : Sebelah Utara Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju , Sebelah timur Desa Bukit Pariaman, Sebelah selatan Desa Bukit Pariaman Sebelah Barat Desa Separi . yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah.

Dengan jarak tempuh sekitar 45 Km dari Pusat pemerintahan Kabupaten dan 20 Km dari Kota Kecamatan berpengaruh terhadap proses perkembangan ekonomi,social dan budaya. Namun dengan pesatnya teknologi informasi global boleh dikata desa dengan tipologi C sesuai apa yang tertulis dalam lampiran V. Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dalam perkembangan ekonomi, social dan lain-lain tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Kutai kartanegara ini.

A.1.2. Biografi Pemerintah Desa Bhuana Jaya

Menurut data yang dihimpun dan diketahui oleh sebagian besar tokoh masyarakat bahwa Desa Bhuana Jaya sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan ( Kepala Desa)sebanyak 7 kali, adapun urutannya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Bonasim Eko Suparno .( Almarhum ) (1985 – 1986)

Almarhum Bonasim Eko Suparno lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juni 1950 merupakan Kepala Desa Pertama ( Hasil musyawarah takoh Masyarakat yang difasilitasi KUPT /Bukan pemilihan langsung) yang memerintah saat itu dengan berbagai kendala dan tantangan yang beliau hadapi mengingat saat itu karakter masyarakatnya dengan berbagai latarbelakang yang masih dalam proses kolaborasi sosial budaya untuk membentuk jatidiri masyarakat Bhuana Jaya. Sehingga dalam masa pemerintahan beliau belum ada proses pembangunan yang dihasilkan. Beliau memerintah hanya 1 tahun yang disebabkan banyaknya kendala yang beliau hadapi hingga beliau mengundurkan diri .

ALMARHUM BONASIM EKO SUPARNO

( Kepala Desa Pertama 1985 - 1986 )

1. Bapak Suparno ( 1986 – 1995 )

Merupakan Pejabat Kepala Desa /PJ. Kepala Desa setelah Almarhum Bonasim Eko suparno mengundurkan diri. Lahir di Blitar Jatim tanggal 12 Maret 1952 Pada masanya yang menjabat hingga kurang 9 Tahun cukup dapat membuat perubahan dinamika masyarakat yang dulunya cenderung kurang semangat menempati UPT ini perlahan menyatu dan merasakan bahwa ini adalah pemukiman /Desa kita yang harus kita bangun. Pada masanya percetakan sawah dengan irigasi sederhana , pembukaan lahan perkebunan Coklat melalui Proyek P2WK dan pengembangan pecahan KK.

Saat proses pembangunan sudah mulai berjalan dengan baik masyarakat menuntut pembangunan Kepemimpinan melalui proses Demokrasi yang selanjutnya dilaksanakan pemelihan kepala Desa . ( Merupakan pemilihan kepala Desa Pertama Tahun 1995)

SUPARNO

( PJ. Kepala Desa Tahun 1986-1995 )

3. Bapak Subandi ( 1995 – 1999 )

Lahir di Magelang Jateng, 27 Maret 1969 Beliau adalah merupakan Kepala Desa hasil pemilihan secara demokrasi namun dalam proses perjalananya untuk membangun Desa Bhuana Jaya kandas di tengah jalan karena tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat

Pertengahan tahun 1999 terjadi Demontrasi masyarakat yang menuntut beliau mengundurkan diri dan perombakan kepemimpinan desa. Untuk menghindari amarah dan amukan masyarakat beliau memilih mengasingkan diri sementara beserta Sekretaris desanya yang kala itu dijabat oleh Bapak Sutaji.
Pada masanya telah dikembangkan Trans Swakarsa Mandiri ( TSM ) dan berbagai pembangngunan pertanian antara lain pembuatan Jalan Usaha tani pola padat karya dan lain-lain

S U B A N D I

( Kepala Desa Tahun 1995 – 1999 )

4. Bapak Abdul Razak Chaery

Lahir di Situbondo Jawa Timur Tanggal, 23 Februari 1948 berpendidikan formal SMEA, di angkat menjadi PJ. Kepala Desa atas usulan masyarakat sambil menunggu proses pembaharuan tatanan pemerintahan yang dikehendaki masyarakat yang waktu itu tidak difungsikannya kantor Desa sebagai pusat pelayanan masyarakat. Pada saat itu beliau mulai merintis kembali untuk pelayanan dipusatkan di kantor desa hingga sekarang. Kurun waktu 2 tahun beliau bersama LMD dan LKMD memegang kendali pemerintah Desa hingga terbentuk Kepala Desa Definitif melalui pemilihan Kepala Desa tahun 2001

ABDUL RAZAK CHAERY

( P.J. Kepala Desa Tahun 1999-2001 )

5. Bapak Hadi Suharto S.Pd

Lahir di Blitar Jawa timur, 15 Februari 1962 Merupakan seorang Guru SLTPN 2 Tenggarong Seberang , dengan dukungan masyarakat dan izin dari atasannya sehingga terpilih menjadi Kepala Desa . saat beliau menjabat bertepatan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi Daerah di sahkan , yang memberi ruang gerak pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggali potensi Daerah yang ada .

Hingga akhirnya bentuk susunan pemerintahan Desa harus dirubah mengikuti Undang-undang tersebut . saat itu Badan Perwakilan Desa ( BPD ) sebagai lembaga legislative di Desa di bentuk melalui pemilihan langsung dengan Anggota 13 Orang yang di ketuai oleh Bapak Suwiono (Ket. Umum ) , Bapak M.Damsiki S.Pd.MM (Ket.I ) dan Bapak Suwondo ( Ket, II )

Dengan Program perdesaan dalam rangka gerakan pemberdayaan Kutai ( Gerbang Dayaku ) seluruh Desa mendapat alokasi anggaran sebesar 1 Milyar/tahun walaupun dalam realisasinya jauh dari harapan, namun Infra struktur jalan desa melalui Program P2D dan gerbang Dayaku pada saat beliau memimpin 75 % terealisasi Pengerasan ( Makadam ) , 5 % semenisasi , 5 % LPB kelas C. dan 10 % belum tersentuh pengerasan. Pada masa beliau Administrasi kantor, pengarsipan surat menyurat , dan komputerisasi surat menyurat dilaksanakan dengan baik.

HADI SUHARTO

( Kepala Desa Tahun 2001 – 2006 )

6. Bapak Suwondo

Lahir di Palembang, 3 Desember 1966 dangkat menjadi Pejabat Kepala Desa melalui Surat Keputusan /SK Bupati Kutai Kartanegara NOMOR :141/355/PD-II/SK-PJ.KADES/VII/2006 menggantikan Bapak Hadi Suharto yang habis masa jabatanyan , dalam kepemimpinannya yang relative singkat difokuskan untuk proses Pilkades dan melanjutkan program bapak Hadi Suharto yang habis Masa jabatannya . pada masanya gagasan perombakan dan Pembangunan kantor Desa di laksanakan dalam draf revisi Buku putih Tahun 2006.

SUWONDO

( PJ. Kepala Desa Tahun 2006-2007 )

7. Bapak Riyadi A.Md.

Pria kelahiran Banyuwangi Jawa Timur tanggal 13 Mei 1978 merupakan sosok muda yang berbakat , sehingga dalam pemilihan kepala Desa tahun 2007 memperoleh kemenangan sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Beliau merupakan Keluarga yang berasal dari perserta Transmigrasi umum tahun 1981 asal Banyuwangi , Pendidikan formal seluruhnya ditempuh di Provinsi Kalimantan Timur. SDN 020 Desa Bhuana Jaya, SMUN 2 Tenggarong Seberang dan Politeknik Negeri Samarinda .

TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA/TOKOH ADAT

DESA BHUANA JAYA

I. Perangkat Desa :

• Kepala Desa : Bambang Maryono

• Sekretaris Desa : Suwondo.SE

• Kepala Urusan Umum : Herni Yulaika

• Kepala Urusan Pemerintahan : Achmad Aripin. S.Pd

• Kepala Urusan Pembangunan : Suhardi

• Kepala Urusan Kesra :Mamik Ollifianti

• Kepala Urusan Tramtib : Bambang Maryono

• Staf Kantor : Saiful Huda

• Staf Kantor : Saifullah

• Staf Kantor : Dedi Kurniawan

• PPKDes/Account : Dessy Setyarini

• Perangkat wilayah I : Suharno

• Perangkat wilayah II : Sugiman

• Perangkat wilayah III : Rigan

• Perangkat wilayah IV : Dasimin

• Dansatgas Linmas :Daruki

II. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

• Ketua : Selamat Ariwibowo,S.Pd


• Wakil Ketua : Suwiono


• Sekretaris : Poniyem


• Anggota : Syahrianto.S.B


• Sutikno selamet


• Satiman


• Kasyadi.S.Pd


• Darmansyah,S.Pd


• Wiji Lestari, A, Md.Pd


• Suhuri,A.Md


• Waldi

III. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD )

• Ketua : Maulana


• Sekretaris : Rofe'i


• Bendahara : Suryatno


• Kepala bidang :

1. H.Achmad Zaelani
2. Elyakim,S.Pd
3. Endang Supandi
4. M.Jaelani
5. Misijan
6. Tabut
7. Miswanto
8. Usi Parhusip Naenggolan

IV.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK )

• Ketua TP.PKK : Pratiwi Rullis Setyasari, S.Pd


• Wakil Ketua : Tarsiati


• Sekretaris : Wiji Lestari


• Bendahara : Kustini,S.Pd


• Kelompok Kerja/Pokja :

1. Iin Nurhasanah.
2. Wagiyah.
3. Poniyem.
4. Tasmi

V. Tokoh Agama Islam

• H.Jamah Sari,S.Pdi.MM


• M.Damsiki,S.Pd.MM


• Imam Syarkowi


• Imam Muhroni


• Dul hawi


• Muhroji ( Amil )


• Rokib wagiman ( Amil )


• Noin setya pandawa ( Amil )


• Ali Masduqi ( P3N Bhuana Jaya )

VI. Tokoh Agama Kristen

• Pendeta Matius Jalung,S.Th


• Pendeta U.P. Naenggolan

VII. Tokoh Adat

• Kepala Adat :Adul


• Sekretaris Adat :Bertolomius


• Pembantu Adat : Nyabon


• : Sudoq


• : Kalinus Mengket

PERATURAN DESA MENGENAI PENGELOLAAN ASSET DESA/HARTA KEKAYAAN DESA

PERATURAN DESA BHUANA JAYA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 33.2008 / 756 / BJ /I/TAHUN 2008
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

Menimbang :

1. Bahwa Pengelolaan Asset Desa yang merupakan sumber PAD ( Pendapatan Asli Desa ) harus dikelola secara baik sesuai tata perundangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa ( PAD ) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Desa yang ada ( BPD, LPM, PKK dan lembaga – lembaga lain yang berada di lingkungan Desa )
2. Bahwa pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Asset Desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, social, ekonomi, serta sector – sector lain yang menunjang Anggaran Belanja Pembangunan Desa /APBD.
3. Bahwa kegiatan pengelolaan Asset Desa adalah bersifat pengelolaan abadi oleh Pemerintahan Desa, masyarakat di lingkungan Desa sehingga status kepemilikan hasil pengelolaan adalah milik masyarakat secara keseluruhan;
4. d Bahwa hasil kegiatan Pengelolaan Asset Desa, baik yang bersifat kelembagaan, sarana prasarana, maupun lainnya memerlukan perlindungan hukum untuk pengaturan dan pengembangan selanjutnya;
5. Bahwa dalam pengelolaan Asset Desa harus dilakukan secara professional, porposional, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintahan Desa sehingga memerlukan aturan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa Bhuana Jaya
6. Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan, ketertiban administrasi, serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Asset Desa, maka perlu dilegalkannya Pengelola Asset Desa;
7. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Asset Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denagan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penylenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2006;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
12. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Mendagri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusuran Peraturan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat
18. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan tata kerja Pemerintah Desa.
19. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuanagan Desa
20. Peraturan Bupati Kutai kartanegara No.01 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Asset Desa

Memperhatikan:

1. Keberadaan Asset Desa ( Asset bergerak dan tidak bergerak ) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.
2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Tanggal 23 Januari 2009 tentang Inventarisasi dan Pendataan Asset Desa Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kutai kartanegara (dalam hal ini adalah Desa Bhuana Jaya);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di desa Bhuana Jaya
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa Bhuana Jaya;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 72 dan nomor 74 tahun 2006;
6. Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala urusan Kesejahteraan rakyat ( Kaur Kesra ) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan ( PAD ) bagi desa;
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
10. Pengelolaan Asset Desa ( Kekayaan Desa ) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan , dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
11. Evaluasi dan perencanaan (Evaperca) adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan) yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA

Pasal 2

Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Asset Desa ( Kekayaan Desa ) khususnya Asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola Asset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa/SKPDes ( dalam hal ini Kepala Urusan Kesra );

Pasal 3

Prinsip

1. Pengelola Asset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Asset Desa ( Kekayaan Desa ) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Asset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain,
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada

Pasal 5
Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Asset Desa ( kekayaan desa ) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Asset Desa;
2. Secara khusus bertujuan untuk:

• Memperjelas bahwa Kekayaan Desa ( Asset Desa ) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
• Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
• Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Asset ;
• Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Asset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain .
• Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa ( Asset Desa ) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai dampak dari Peraturan Desa Bhuana Jaya No. 01 Tahun 2008 tentang RPJMDes ;

BAB IV
MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa ( Asset Desa ) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Desa Bhuana Jaya diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Asset-Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyeleseikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Asset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP);

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa ( Asset Desa ) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh Pengelola Asset Desa sebagai mandat yang diberikanoleh Kepala desa sebagai tugas ,fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASSET DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam satuan kerja perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertangung jawaban dari hasil pengelolaan asset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa ( Asset Desa ) . Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Asset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Asset Desa;

a. Kepala Desa berwenang:

1. Mengeluarkan dan menantatangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Asset Desa ;
3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Asset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Asset Desa;

b. Kepala Desa mempunyai hak:

1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Asset Desa;
2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Asset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
3. Bersama Pengelola Asset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
4. Menyelengarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Asset Desa.

c. Kepala Desa berkewajiban untuk:

1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Asset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Asset Desa;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;
4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBdes;
5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
6. Bersama Pengelola Asset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaiaan Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Asset Desa .

BAB VI
KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA ( ASSET DESA )

Pasal 9

Klasifikasi Asset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Asset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APBDes
2. Peralatan/perlengkapan Kantor
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan )
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa

Pasal 10
Klasifikasi Asset Desa menurut jenis

Berdasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 71 Tahun 2008 Bab. II pasal 2 jenis Asset Desa Bhuana Jaya diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Asset Desa yang bergerak :

1. Genset
2. Mesin Diessel
3. Televisi
4. Komputer/Laptop
5. Printer
6. Mesin ketik
7. Meja/kursi
8. Lemari
9. Kipas angin
10. Brankas
11. Wirelees
12. Sound system set
13. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.

B. Asset Desa yang tidak bergerak ( Asset tetap )

1. Tanah Desa
2. Tanah Kas Desa
3. Bangunan Gedung milik desa
4. Tambang Galian C yang dikelola oleh Desa ( BUMDes )
5. Fasilitas wisata/Budaya
6. Penggilingan padi ( BUMDes )
7. Bendungan Air skala Kecil berikut Pintu air Debit
8. Jalan Desa
9. Jalan usaha Tani
10. Jembatan/Jalan Jembatan
11. Fasilitas /unit tetap lainnya

C. Asset finansial terdiri :

1. Penyertaan modal dengan pihak Ketiga
2. Saham/Obligasi
3. Tabungan atas nama desa/BUMDes
4. Surat-surat berharga lainnya.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN ASSET DESA

Pasal 11

Merujuk pada Proses pengembangan tata ruang wilayah Desa yang merupakan Zona kawasan tambang Batubara seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 540/14421/Prode 2.3/Ek Tertanggal 31 Desember 1999 Tentang Pelepasan KP. Batubara Blok Separi Santan oleh PT.Kaltim Prima Coal Indonesia berdasar SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 940/K/20.01/DJP/1999 Tertanggal 24 Desember 1999. Sehingga wilayah Desa Bhuana Jaya merupakan kawasan Tambang PT,Jembayan Muara Bara, PT.Kemilau Rindang Abadi PT.Arzara Baraindo Energitama dan PT.Khotai Makmur Insan Abadi dan lain-lain Badan Usaha pertambangan yang belum diketahui oleh Pemerintah Desa. Berkaitan dengan hal tersebut prinsip-prinsip dasar perlindungan,pengelolaan dan pengembangan asset Desa yang berupa tanah kas Desa,Tanah Desa Jalan,Sungai,dan segala sesuatu tanam tumbuh /Bangunan yang berdiri diatasnya diatur sebagi berikut:

Tanah Kas Desa/Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrasturktur asset Desa apabila berada dalam wilayah kerja perusahaan Petambangan dan tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Kepemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kwalitas maupun Kwantitas keperluannya.
Hasil pengalihan asset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (Satu) diatas diatur lebih lanjut dalam peraturan Keputusan Kepala Desa.
Proses Pengalihan Asset dimaksud dapat berupa jual beli asset,tukar guling,dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII
JUAL BELI,TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASSET DESA
DALAM BENTUK LAINNYA


Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Asset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Asset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Asseta Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna asset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
3. Standar nilai / harga jual,ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Asset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX
PENGHAPUSAN ASSET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan asset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan asset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat
4. Asset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

1. Kepala Desa melaporkan hasil Pengelolaan Asset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Asset Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun.
3. Kepala Desa melalui pengelola Asset menyiapkan laporan pengelolaan Asset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

1. Satuan Kerja Pemerintah Desa / SKPDes dan Lembaga Desa Lainya yang suda ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan asset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong seberang.

Ditetapkan di : BHUANA JAYA
Pada tanggal : 04 Januari 2008
KEPALA DESA BHUANA JAYA



R I Y A D I. A.Md


** ) Peraturan Desa ini dinyatakan sah pada tanggal : 03 Januari 2008
Diundangkan dalam lembaran Desa Bhuana Jaya
Nomor: 07 Tanggal. 06 Januari Tahun 2008

SEKRETARIS DESA


S U W O N D O
NIP.1966 12 03 2007 01 1018

Manunggal Jaya, …...., Mei 2009
CAMAT TENGGARONG SEBERANG



Drs.TEGUH YULIANTO,M.Si
NIP. 196707101986091001

GAMBARAN UMUM DESA BHUANA JAYA

Desa Bhuana Jaya berpenduduk 3474 Jiwa atau sekitar 1246 KK dengan luas wilayah kurang lebih 4957 Ha yang terletak pada kisaran 117° 05́ 05 ˝BT – 117° 11́ 06˝ BT dan 00°16́ 50 ˝ LS – 00 ° 11́ 10 ˝ LS Berdasarkan hasil Pemetaan Proyek Peta batas Desa tahun 1999 yang berbatasan dengan :

• Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
• Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
• Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
• Sebelah Barat : Desa Separi

Tipologi tanah berbukit sedang , ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut sehingga dengan letak geografis tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya beriklim Tropis basah , sebab berada di sekitar garis katulistiwa yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah.

Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata sepanjang tahun sehingga kelembaban rata-rata tertinggi 93,0 % terjadi pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terrendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata 32,2 ° C dan rata-rata minimum 21,0° C. Jenis dan tekstur tanah di wilayah Desa Bhuana Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tanah yang berada relative rendah ( Exs rawa-rawa ) dan tepi sungai bertekstur lempung yang merupakan jenis Alluvial organosal sedangkan yang berada pada lahan kering (tegalan ) merupakan tanah Potsolit merah kuning dengan tekstur lempung berpasir.

Orbitrasi dan lama tempuh ( Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa ) sebagai berikut :

• Jarak dari kantor Kecamatan : 20 Km. waktu tempuh 0.5 Jam
• Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
• Jarak dari Ibukota Provinsi : 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam

A.1.4. Keadaan sosial ekonomi penduduk

Seperti tersebut diatas bahwa jumlah penduduk Desa Bhuana Jaya saat ini mencapai 3537 Jiwa yang terbagi dalam 941 KK yang mendiami wilayah seluas 3949 Ha.berdasar hasil survey yang dilakukan FD. (Fasilitator Desa ) dan kader Desa di peroleh data sbb:

A. Tingkat kesejahteraan Keluarga

Penduduk Pra sejahtera	Penduduk sejahtera I	Penduduk sejahtera II	Penduduk Sejahtera III	Penduduk Sejahtera plus
104	61	335	324	174
Jumlah total rumah rumah tangga/ KK : 998

B. Pasangan usia subur dan aseptor KB

PASANGAN USIA SUBUR
JUMLAH				PESERTA KB.			NON PESERTA KB
Pasanagan usia subur	PUS menurut usia			Pemerintah	swasta	Imlant dicabut tahun depan	Hamil	Ingin anak sergera	Ingin anak ditunda	Tidak ingin anak lagi
	<>	20-29	30-49
816	237	314	265	235	401		6	26	91	57

PETA DESA